Badan Otorita Pariwisata Perkuat Kerjasama Dengan Swasta
Menparekraf di Danau Toba |
Sandiaga mendorong agar direksi dari tiga Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang mengelola kawasan DSP memperluas kolaborasi dengan pihak swasta dalam hal pembiayaan proyek pengembangannya, seperti di Borobudur, Labuan Bajo dan Danau Toba. Hal ini mengingat dana yang dimiliki Kemenparekraf/Baparekraf sangat terbatas.
“Jadi salah satu metode pembiayaan yang selalu saya kembangkan sejak saya berada di dunia usaha dan pemerintahan dan sekarang ingin saya perkenalkan di Kemenparekraf adalah kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU),” tambah Sandiaga.
Sandiaga mengatakan, ini telah disetujui Presiden Jokowi. KPBU dinilai bisa menjadi metode pembiayaan efektif, untuk mempersiapkan infrastruktur penunjang dan pengelolaan operasionalnya di ketiga DSP yang dikelola oleh BOP. Rapat ini dihadiri Plt Direktur Utama BOP Danau Toba Reza Fahlevi, Direktur Utama BOP Borobudur Indah Juanita dan Direktur Utama BOP Labuan Bajo-Flores Shana Fatina.
Pulau Padar, salah satu pesona Labuan Bajo |
“Sehingga dalam rapat ini kita bisa berdiskusi secara rinci mengenai hal ini dan kita butuh komitmen dari saya dan jajaran juga. Tapi yang penting KPBU ini dapat mengubah paradigma dalam penyedia infrastruktur, kalau dulu kita saja yang bangun tapi sekarang kita bangun bersama-sama dengan pihak swasta,” papar Menparekaf.
Sandiaga menuturkan, KPBU sangat relevan dengan situasi pandemi Covid-19 yang tengah dialami dunia dan Indonesia. Ia menyebutkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (AoPBN) pada 2021 ini telah direalokasikan untuk menangani pandemi.
Borobudur selalu menjadi perhatian dunia |
Sandiaga juga meminta agar BOP Danau Toba, BOP Borobudur, dan BOP Labuan Bajo-Flores beserta kedeputian terkait di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf, membentuk tim kecil mengkaji perihal KPBU. “Nanti target tanda tangan (kontrak KPBU) itu kira-kira bulan Mei 2021. Jadi nanti di bulan Mei kita bisa memulai sesuatu,” jelasnya (ma/ag).